MA MANBAUL ULUM

Mendikbud Ungkap Dalang di Balik  Kecurangan Ujian Nasional     Pelaku kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) ternyata adalah para guru. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. Kecurangan itu, jelas Muhadjir, dilakukan lantaran para guru tidak ingin menanggung akibat dari kelalaiannya dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya.     "Saya sudah cek di lapangan, bahwa kecurangan dalam pelaksanaan UN di sekolah pelakunya adalah guru  di sekolah tersebut," kata Muhadjir, Selasa (6/12), di Yogyakarta. Menurut Muhadjir, perilaku kecurangan itu dilakukan guru agar terlihat sekolah dan murid-murid yang dididiknya berhasil mengemban tugas pendidikan dan pengajaran.      Padahal, lanjut Muhadjir, kemungkinan besar guru tersebut tidak pernah atau belum mengajarkan materi yang diuji dalam UN tersebut. Akibatnya, guru tersebut berbuat curang dengan memberitahukan materi soal UN kepa...

Wakil Presiden Jusuf Kalla :  Pemerintah Menolak Moratorium UN Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menolak atau tidak menyetujui usulan moratorium Ujian Nasional (UN). "Usulan moratorium itu tidak disetujui tapi diminta kaji ulang," kata Wapres di Jakarta, Rabu (7/12/2016)menanggapi hasil sidang paripurna terkait UN. Wapres menjelaskan, penolakan tersebut dengan alasan UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk pemerataan pendidikan. "Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah," kata Wapres di Istana Wapres. Menurut dia, UN perlu dievaluasi dan menjadi pembanding dengan negara lain karena hampir semua negara di Asia menerapkan sistem UN seperti China, Korea dan India. "Jadi, usulan tadi tidak diterima tapi dikaji lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutunya," tambah Wapres. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan tiga...

MORATORIUM UN DILAKUKAN DENGAN ALASAN : JAKARTA, - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, memiliki delapan alasan untuk menghentikan sementara (moratorium) Ujian Nasional (UN) pada 2017. Muhadjir menyampaikan itu dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016. Kedelapan alasan yang dikemukakan Muhadjir adalah: Moratorium UN juga sesuai dengan visi Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, tepatnya program prioritas nomor delapan. Jokowi menginstruksikan untuk melakukan evaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan seperti UN.  Moratorium UN sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2596/2009 yang inti putusannya pemerintah wajib membangun sarana dan prasarana pendidikan secara merata dan menjamin kualitas guru. Rencana wajib belajar 12 tahun. Upaya pemenuhan seluruh siswa dapat melanjutkan dari jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA serta menghindari siswa putus sekolah ( drop out ). Hasil...

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Muhadjir Effendy   menggagas sistem 'full day shool'   untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta. Alasannya agar anak tidak sendiri ketika orangtua mereka masih bekerja. "Dengan sistem  full day school  ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja," kata Mendikbud di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (7/8/2016). Menurut dia, kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah sampai dijemput orangtuanya seusai jam kerja. Selain itu, anak-anak bisa pulang bersama-sama orangtua mereka sehingga ketika berada di rumah mereka tetap dalam pengawasan, khususnya oleh orangtua. Untuk aktivitas lain misalnya mengaji bagi yang beragama Islam, menurut Mendikbud, pihak sekolah bisa memanggil guru mengaji atau ustaz dengan latar belakang dan rekam je...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan hasil perombakan kabinet (reshuffle) jilid ke-2 di Istana Negara. Ada sejumlah menteri yang dicopot dari posisinya dan digantikan dengan tokoh baru. Selain ada menteri dan pejabat negara yang digeser ke posisi baru, ada pula nama-nama baru yang masuk dalam kabinet kerja Presiden Jokowi. Yang cukup mengejutkan, nama menteri pendidikan dan kebudayaan Anis Baswedan diganti dengan Muhajir Effendi. Berikut nama menteri baru dalam kabinet kerja Jokowi-JK: 1. Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang digeser menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli 2. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan 3. Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said 4. Airlangga Hartanto sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin 5. Muhajir Effendy sebagai Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan 6. Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa Pembangu...