MA MANBAUL ULUM

Mendikbud Ungkap Dalang di Balik  Kecurangan Ujian Nasional     Pelaku kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) ternyata adalah para guru. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. Kecurangan itu, jelas Muhadjir, dilakukan lantaran para guru tidak ingin menanggung akibat dari kelalaiannya dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya.     "Saya sudah cek di lapangan, bahwa kecurangan dalam pelaksanaan UN di sekolah pelakunya adalah guru  di sekolah tersebut," kata Muhadjir, Selasa (6/12), di Yogyakarta. Menurut Muhadjir, perilaku kecurangan itu dilakukan guru agar terlihat sekolah dan murid-murid yang dididiknya berhasil mengemban tugas pendidikan dan pengajaran.      Padahal, lanjut Muhadjir, kemungkinan besar guru tersebut tidak pernah atau belum mengajarkan materi yang diuji dalam UN tersebut. Akibatnya, guru tersebut berbuat curang dengan memberitahukan materi soal UN kepa...

Wakil Presiden Jusuf Kalla :  Pemerintah Menolak Moratorium UN Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menolak atau tidak menyetujui usulan moratorium Ujian Nasional (UN). "Usulan moratorium itu tidak disetujui tapi diminta kaji ulang," kata Wapres di Jakarta, Rabu (7/12/2016)menanggapi hasil sidang paripurna terkait UN. Wapres menjelaskan, penolakan tersebut dengan alasan UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk pemerataan pendidikan. "Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah," kata Wapres di Istana Wapres. Menurut dia, UN perlu dievaluasi dan menjadi pembanding dengan negara lain karena hampir semua negara di Asia menerapkan sistem UN seperti China, Korea dan India. "Jadi, usulan tadi tidak diterima tapi dikaji lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutunya," tambah Wapres. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan tiga...

MORATORIUM UN DILAKUKAN DENGAN ALASAN : JAKARTA, - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, memiliki delapan alasan untuk menghentikan sementara (moratorium) Ujian Nasional (UN) pada 2017. Muhadjir menyampaikan itu dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016. Kedelapan alasan yang dikemukakan Muhadjir adalah: Moratorium UN juga sesuai dengan visi Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, tepatnya program prioritas nomor delapan. Jokowi menginstruksikan untuk melakukan evaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan seperti UN.  Moratorium UN sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2596/2009 yang inti putusannya pemerintah wajib membangun sarana dan prasarana pendidikan secara merata dan menjamin kualitas guru. Rencana wajib belajar 12 tahun. Upaya pemenuhan seluruh siswa dapat melanjutkan dari jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA serta menghindari siswa putus sekolah ( drop out ). Hasil...